0
0
PEKANBARU ,Bandamuaonline.com – Pemerintah Kota Pekanbaru menorehkan capaian membanggakan sepanjang tahun 2025 dengan berhasil mencetak rekor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,170 triliun, melonjak signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp800 miliar. Capaian ini menjadi bukti nyata kejelian manajerial Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang berlatar belakang sarjana ekonomi, dalam mengelola keuangan daerah di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Keberhasilan tersebut diraih di saat Pemko Pekanbaru harus menghadapi tantangan berat berupa pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp433 miliar. Namun keterbatasan fiskal itu tidak menyurutkan langkah Pemko Pekanbaru untuk tetap memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal.
“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan PAD yang meningkat sangat signifikan. Dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1,170 triliun di akhir tahun 2025,” ujar Agung Nugroho saat Refleksi Akhir Tahun 2025 di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (31/12/2025).
Capaian PAD tersebut berdampak langsung pada stabilitas keuangan daerah. Di saat banyak daerah harus melakukan penyesuaian bahkan pemotongan, Pemko Pekanbaru mampu membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh, termasuk gaji ke-14, kepada seluruh aparatur sipil negara.
Salah satu kebijakan strategis yang dinilai efektif adalah penertiban reklame liar. Ratusan tiang baliho tak berizin dipotong, yang justru memunculkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha dalam membayar pajak reklame. Banyak pengusaha secara sukarela datang mengurus perizinan, sehingga sektor ini menjadi sumber penting peningkatan PAD.
Selain itu, Wali Kota Agung juga mengambil langkah berani dengan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya sempat melonjak hingga 300 persen. Kebijakan ini terbukti mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
“Tahun ini kita turunkan lagi PBB seperti sebelumnya. Akhirnya masyarakat mau bayar, pembangunan tercapai, dan PAD meningkat. Karena masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya,” jelas Agung.
Dari sisi pembangunan, kenaikan PAD langsung dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sepanjang 2025, perbaikan dan overlay jalan mencapai lebih dari 42 kilometer, jauh melampaui target awal 20 kilometer. Selain itu, Pemko juga menyelesaikan perbaikan drainase dan semenisasi hampir 32 kilometer, serta menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembenahan drainase se-Kota Pekanbaru.
“Tahun depan target kita 60 kilometer jalan mulus. Drainase kita siapkan anggaran Rp100 miliar,” kata Agung.
Efisiensi anggaran juga diperketat melalui pengawasan ketat terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Seluruh perjalanan dinas, mulai dari pejabat eselon hingga staf, wajib mendapat persetujuan langsung Wali Kota. Kebijakan ini berhasil menekan pemborosan dan mengalihkan anggaran untuk kepentingan langsung masyarakat.
“SPPD harus izin Wali Kota. Jadi berkurang yang berangkat, dan anggaran bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat, pembangunan jalan dan drainase,” ujarnya.
Prestasi Pemko Pekanbaru turut mendapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Refleksi Akhir Tahun Pemprov Riau. Ia menyoroti keberhasilan Pemko Pekanbaru membayar TPP dan gaji ke-14 secara penuh, di saat Pemprov Riau justru harus melakukan pemotongan TPP hingga 30 persen selama tiga bulan terakhir.
“TPP dibayarkan penuh, memang baik kerja Pak Agung,” ujar SF Hariyanto.
Ia juga mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru yang dinilai sangat signifikan. “Luar biasa Kota Pekanbaru. Pemprov tak perlu membantu lagi, karena jalan-jalannya sudah pada mulus,” ungkapnya.
Selain mencetak rekor PAD, Pemko Pekanbaru juga berhasil menyelesaikan tunda bayar atau utang kepada pihak ketiga lebih dari Rp400 miliar, sekaligus meningkatkan capaian program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan kepemimpinan Agung Nugroho, sejumlah kebijakan pro-rakyat juga dijalankan, seperti penurunan tarif parkir dan penggratisan parkir di ritel modern sebagai bentuk kado bagi warga Pekanbaru.
“Alhamdulillah, hutang dari tahun-tahun sebelumnya bisa kita selesaikan tahun ini. TPP pegawai juga kita bayar penuh 14 bulan,” tutup Agung.
Capaian tersebut menegaskan bahwa dengan manajemen yang tepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghadirkan kinerja pemerintahan yang progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.***Bmc(Mp)
About The Author
