PEKANBARU,Bandamuaonline.com — Di pengujung tahun, awal bulan Desember ini, muncul berita tak sedap dan menggegerkan sekaligus membuat miris khalayak di Riau dan Pekanbaru khususnya. Santer kabar, sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru ditangkap oleh Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait suap atau gratifikasi.
Disebut-sebut Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru RM, Sekretaris Kota IP dan beberapa pejabat Pemko lainnya beserta pihak rekanan (kontraktor) terjaring oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 2 Desember 2024, menjelang Magrib. Mereka kemudian digelandang Tim KPK ke Mapolresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.
Dikabarkan pula, dalam OTT itu Tim KPK menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk USDollar dari para tersangka pelaku. Uang dalam pecahan mata uang asing itu dijadikan barang bukti dugaan kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara dan swasta tersebut.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT KPK di Pekanbaru. “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau,” katanya sebagaimana dilansir berbagai media, Senin (2/12/2024) sore.
Hanya saja, Gufron menyebut pihaknya belum bisa membeberkan siapa saja pejabat Pemko Pekanbaru yang terkena OTT. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Pejabat Polda Riau saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa operasi tersebut bukan bagian dari agenda Polda Riau maupun Polresta Pekanbaru. “Tadi saya tanya sama Pak Kapolresta Pekanbaru, katanya itu ranah KPK,” ujarnya.
Kasus suap yang menjerat Pj Wako dan Sekko Pekanbaru itu diduga terkait kelanjutan proyek pengelolaan sampah yang sejak beberapa tahun terakhir diserahkan Pemko Pekanbaru ke pihak ketiga atau perusahaan rekanan. Proyek sampah tersebut menelan dana tak sedikit, mencapai puluhan miliar yang murni dibiayai APBD Kota.
Informasi terkait hal itu dalam tempo singkat sudah menyebar luas di berbagai kanal dan media, namun sejauh ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pejabat berwenang. Sejak selepas Magrib, Mapolresta Pekanbaru ramai didatangi awak media untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terbaru kasus OTT KPK terhadap pejabat Pekanbaru tersebut.
Namun, hingga jelang tengah malam pagar Malporesta masih ditutup sehingga puluhan awak media tidak bisa masuk dan terpaksa menunggu di di luar. Karena belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun pihak Polresta terkait pemeriksaan yang dilakukan, berbagai spekulasi berkembang terkait kasus yang menjerat Pj Walikota dan Sekko tersebut.
Yang terang, seiring tersebarnya kabar OTT KPK di Pekanbaru itu, sosok Risnandar Mahiwa, Pj Walikota Pekanbaru yang disebut-sebut ikut terjaring, dalam tempo singkat menjadi berita viral di berbagai kanal informasi. Terlebih Risnandar yang merupakan pejabat di Kemendagari itu tergolong baru menjabat Pj Walikota.
Sekadar informasi, Risnandar Mahiwa dilantik sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) lalu. Dengan begitu, ia menjadi orang normor satu di Pekanbaru ini selama 6 bulan.
Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Ia mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 silam. Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.
Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021. Risnandar Mahiwa kemudian resmi diangkat Mendagri Tito Karnavian menduduki kursi Pj Walikota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.***Bmc