0
0
PEKANBARU ,Bandamuaonline.com – Kami badan eksekutif mahasiswa se-Riau, menyampaikan seruan terbuka kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan melakukan kunjungan ke wilayah kami.
Riau tengah menghadapi persoalan serius yang mendesak perhatian dan langkah nyata dari pemerintah pusat. Di tengah harapan rakyat atas keadilan dan keberlanjutan, kami hadir menyampaikan suara nurani kami pungkas Teguh Wardana selaku koordinator pusat BEM Se-Riau
Banyak permasalah yang ada di provinsi Riau yang sampai hari ini belum juga bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, dengan kehadiran wakil presiden Republik Indonesia ke bumi lancang kuning ini kami ingin menyampaikan secara langsung permasalahan yang terjadi di provinsi Riau ini untuk bisa menjadi antensi khusus agar segera diselesaikan kata teguh Wardana.
Berikut paparan kami terkait pokok permasalahan yang ada diprovinsi Riau:
Defisit Anggaran Daerah
Terjadi ketimpangan dalam pengalokasian dana pembangunan, yang berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan publik dan program strategis daerah.
Korupsi
Banyak terjadinya Penyalahgunaan wewenang dan korupsi menghambat keadilan anggaran dan memperparah ketimpangan.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Setiap tahun, Riau dikepung asap. Kami menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pembakar lahan dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.
Konflik Agraria dan Perampasan Lahan
Banyak masyarakat adat dan petani kehilangan tanahnya karena tumpang tindih izin konsesi. Negara harus hadir menjamin hak rakyat atas tanah dan ruang hidup.
Krisis Pengelolaan Lingkungan
Eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah menyebabkan degradasi lingkungan parah. Kami mendesak kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekologis.
Kesejahteraan Masyarakat yang Terpinggirkan
Sumber daya Riau melimpah, tetapi rakyat masih miskin. Di mana keadilan distribusi ekonomi? Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan korporasi.
TUNTUTAN KAMI:
-Wakil Presiden RI membuka dialog terbuka dengan masyarakat sipil Riau, bukan hanya pejabat dan elite daerah.
Pemerintah Pusat segera -melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan SDA
-Melakukan audit total terhadap pengelolaan anggaran di Riau, serta penindakan tegas terhadap pelaku korupsi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
-Hentikan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan masyarakat adat.
-Bentuk tim gabungan independen untuk menyelesaikan konflik lahan dan merehabilitasi kawasan terdampak karhutla.
-Wujudkan keadilan sosial dan ekologis sebagai prioritas utama dalam pembangunan Riau.
“Suara kami bukan sekadar kritik, tapi panggilan untuk perubahan.
Kami siap berdialog. Kami siap bergerak. Demi Riau yang adil, lestari, dan bermartabat. Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya ingin suara rakyat benar-benar didengar oleh negara. Wakil Presiden harus melihat langsung realita di bawah, bukan hanya laporan di atas meja.” Teguh Wardana,***
About The Author
