0
0
PEKANBARU,Bandamuaonline.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru menggelar rapat evaluasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru (Pilwako). Kegiatan yang berlangsung pada Minggu dan Senin, 26-27 Januari 2025, ini diikuti oleh 120 peserta dari jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
Taufik Hidayat, Koordinator SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Pekanbaru, menyampaikan bahwa pengawasan Pemilu di Kota Pekanbaru berjalan dengan aman dan lancar.
“Alhamdulillah, pengawasan Pemilu berjalan lancar, tidak banyak menghadapi masalah berarti,” ujarnya dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa secara umum, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru telah berjalan optimal, terlihat dari minimnya pengaduan atau laporan masyarakat.
Namun, Taufik juga mencatat bahwa masih ada proses hukum terkait gugatan Pilkada yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita tetap standby dan menunggu hasilnya, terutama teman-teman Panwascam yang berada di garda terdepan pengawasan,” tambahnya.
Rapat evaluasi ini tidak hanya membahas hasil pelaksanaan Pilgubri dan Pilwako Pekanbaru tetapi juga mengantisipasi kemungkinan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk itu, Bawaslu Pekanbaru menghadirkan beberapa narasumber yang membahas optimalisasi anggaran, validasi data pemilih, hingga evaluasi praktik politik uang pada Pilkada sebelumnya.
Gema Wahyu Adinata, SH, sebagai narasumber pertama, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung Pilkada yang sehat dan berorientasi pada penguatan perekonomian masyarakat. Namun, ia juga menyoroti sejumlah kendala dalam pemutakhiran data pemilih yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada.
Menurut Gema, beberapa masalah utama dalam pengelolaan data pemilih meliputi:
•Proses pengelolaan data yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir.
•Masalah teknis pada aplikasi pemutakhiran data pemilih.
•Keterbatasan akses data bagi pengawas pemilu.
•Pemutakhiran data berbasis e-KTP yang belum sepenuhnya valid.
“Masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak menerima undangan untuk memilih. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi,” ungkap Gema.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik politik uang yang kerap mencederai integritas Pemilu.
“Kami berharap masyarakat lebih bijak dalam memilih dan tidak terpengaruh oleh suap. Calon yang benar-benar peduli tidak akan menggunakan politik uang untuk menarik suara,” tegas Gema.
Anton Marciyanto, S.Si, sebagai narasumber kedua, tegaskan bahwa pentingnya pembenahan data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa berbagai permasalahan pada Pilkada 2019, seperti kekeliruan data dan kericuhan di tempat pemungutan suara, harus menjadi pelajaran penting.
“Banyak masyarakat yang belum melakukan rekap data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Pilkada 2019. Akibatnya, muncul gejolak yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan Pemilu,” papar Anton.
Kendati demikian, ia menyampaikan apresiasinya atas perbaikan yang telah dilakukan pada Pilkada 2024.
“Sebagian besar masalah dapat diatasi, meskipun sempat ada kendala teknis pada aplikasi Bawaslu. Kita berhasil memastikan masyarakat menerima Daftar Pemilih Tetap dengan baik,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Pekanbaru, Reni Purba, menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih berdasarkan integritas dan visi calon, bukan politik uang.
“Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis,” ujar Reni.
Pantauan Media ini, Rapat evaluasi ini juga membahas langkah-langkah teknis dan strategis untuk mempersiapkan pengawasan PSU, jika dibutuhkan, serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada.**Bmc(Lina Ocha)
About The Author
