0
0
PEKANBARU — Ada secercah harapan bagi kepala sekolah di Provinsi Riau yang masih menantikan kepastian penyelesaian tunda bayar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2024. Inspektorat Riau menyampaikan bahwa pemeriksaan terkait persoalan tersebut masih berlangsung dan diperkirakan dapat diselesaikan pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Informasi tersebut diperoleh Tim Media dari Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau,Jondra Jayaputra Manurung, SE., M.Si dalam konfirmasi pada Selasa (13/10/2026). Dalam tanggapannya, Jodra enjelaskan bahwa pemeriksaan masih berproses di masing-masing tim audit.
“Maaf… audit masih berproses di masing-masing tim audit,” demikian tanggapan Kepala Inspektorat Riau kepada Tim Media.
Sebelumnya, pihak Inspektorat juga menyampaikan bahwa pemeriksaan atas tunda bayar BOSDA 2024 diperkirakan selesai pada akhir Oktober atau awal November 2026
Keterangan ini menjadi perkembangan penting bagi sekolah yang masih menunggu kejelasan. Namun, perkiraan penyelesaian pemeriksaan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian pencairan dana, karena masih diperlukan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
Pemeriksaan Berjalan, Sekolah Menanti Kepastian
Bagi sekolah, BOSDA bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Kepastian pembayaran berkaitan dengan perencanaan operasional dan pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perkiraan penyelesaian pemeriksaan pada akhir Oktober atau awal November 2026 menjadi informasi yang patut dikawal bersama.
Meski demikian, perlu dibedakan antara selesainya pemeriksaan dan realisasi pembayaran. Setelah pemeriksaan selesai, masih diperlukan penjelasan mengenai hasilnya, tindak lanjut yang harus dilakukan, serta mekanisme penyelesaian kewajiban apabila pembayaran memang masih tertunda.
Publik berharap proses tersebut berjalan sesuai perkiraan sehingga persoalan yang berkaitan dengan BOSDA 2024 tidak terus menggantung tanpa kepastian.
Disdik Riau Masih Ditunggu Memberikan Penjelasan
Di sisi lain, Tim Media telah meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, Mahdalena selaku pihak yang disebut menangani BOSDA SMA, Akmal Udin yang berkaitan dengan BOSDA SMK, serta Kepala BPKAD Provinsi Riau.
Hingga berita ini disusun, Tim Media belum menerima tanggapan dari para pihak tersebut.
Padahal, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban, mulai dari nilai BOSDA yang belum dibayarkan, jumlah sekolah yang terdampak, cakupan pemeriksaan, hingga langkah dan target waktu penyelesaian.
Keterangan Inspektorat menjadi informasi awal yang penting. Namun, penjelasan Dinas Pendidikan dan BPKAD tetap diperlukan untuk mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan nantinya akan ditindaklanjuti serta bagaimana status kewajiban pembayaran dicatat dan diselesaikan.
Tim Media tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan berimbang.
Pendidikan Membutuhkan Komunikasi dan Kepastian
Dalam persoalan ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses audit, tetapi juga pada respons pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan program pendidikan berjalan, persoalan yang muncul ditangani, dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangannya.
Dalam beberapa kali upaya konfirmasi Tim Media terkait persoalan pendidikan di Riau, tanggapan dari Kadisdik Erisman Yahya masih dinantikan. Kondisi ini menimbulkan harapan agar komunikasi antara pemerintah, sekolah, media, dan masyarakat dapat berjalan lebih terbuka.
Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dari banyak urusan pemerintahan lainnya. Kebijakan dan keterlambatan penanganan persoalan pendidikan dapat berpengaruh terhadap kegiatan sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan.
Karena itu, penjelasan yang jelas bukan hanya penting untuk menjawab pertanyaan wartawan, melainkan juga untuk memberikan kepastian kepada pihak sekolah yang membutuhkan informasi.
Publik Berharap Ada Penyelesaian Nyata
Perkiraan penyelesaian pemeriksaan BOSDA 2024 pada akhir Oktober atau awal November 2026 kini menjadi salah satu titik waktu yang patut dikawal bersama.
Kepala sekolah tentu berharap proses tersebut menghasilkan kejelasan mengenai status dana, langkah tindak lanjut, dan jadwal penyelesaian jika kewajiban pembayaran memang masih ada.
Masyarakat juga berharap Dinas Pendidikan dan BPKAD segera memberikan penjelasan yang terukur. Jika terdapat persyaratan administrasi yang masih harus dipenuhi, hendaknya disampaikan secara jelas agar pihak sekolah mengetahui langkah yang diperlukan.
Tim Media akan terus memantau perkembangan pemeriksaan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Tujuannya bukan menyudutkan instansi tertentu, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan pendidikan memperoleh penjelasan dan tindak lanjut.
Bagi kepala sekolah yang masih menunggu, kabar bahwa pemeriksaan sedang berjalan dan memiliki perkiraan waktu penyelesaian patut menjadi harapan awal. Namun, kepastian sesungguhnya baru akan terlihat ketika hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dan status pembayaran dijelaskan secara resmi.
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dana operasional yang menjadi hak sekolah harus memiliki kejelasan status dan penyelesaian sesuai ketentuan. Anak-anak Riau berhak memperoleh layanan pendidikan yang berjalan dengan baik, tanpa dibayangi ketidakpastian administrasi yang berkepanjangan.(Tim)
About The Author
